Multi Logistik Indonesia - Leading In Services



2021, Indonesia Harus Bebas Kendaraan ODOL
18 Nov

Baca Juga: Bisnis Logitsik Harus Miliki SDM Mumpuni

MAKASSAR–Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan terus berupaya mempersempit ruang gerak kendaraan Over Dimension Over Load (Odol) dengan mengeluarkan sejumlah regulasi.

Pemerintah menargetkan 2021 mendatang Indonesia harus bebas dari kendaraan Odol. Hal tersebut disampaikan Adi Pracoyo selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Sulselbar, Jumat (15/11).

Adi mengatakan, regulasi terkait kendaraan Odol bukan sesuatu yang baru. Hanya saja, selama ini masyarakat masih memandang sebelah mata aturan tersebut. Padahal jika dibiarkan, kendaraan berkelebihan muatan- Iver Dimension Over Load – Odol dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur jalan. Tak hanya itu, lanjut Adi, kendaraan Odol juga sangat beresiko terhadap keselamatan.
“Aturan itu sudah lama namun selalu dilanggar, sehingga kendaraan kelebihan muatan tidak diawasi. Di satu sisi mungkin menguntungkan untuk supir karena dapat tambahan komisi, namun di sisi lain kelebihan ini dapat membahayakan aspek keselamatan dan keamanan,” ujar Adi.

Adi menuturkan, kondisi jalan didesain untuk berat kendaraan normal. Ketika muatan kendaraan berlebih, kata Adi, maka faktor kerusakan jalan melonjak secara eksponesial. Ia mengakui jika larangan Odol bagi kendaraan belum tersosialisasi secara masif. Tak heran, setiap tahun Pemerintah memboroskan anggaran sebesar Rp43 triliun hanya untuk pemeliharaan jalan.

“Kerugian secara nasional sudah sangat besar, dari data kementerian PUPR, pemerintah menghabiskan anggaran Rp43 triliun setahun untuk biaya pemborosan pemeliharan jalan. Mestinya jika pemilik kendaraan Odol sadar, biaya tersebut bisa dihemat untuk dialokasikan ke program lain yang lebih penting seperti infrastruktur,” ungkap Adi.

Menurut Adi, salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Perhubungan untuk mengawasi dan menekan operasional kendaraan Odol adalah dengan mengambil alih pengelolaan jembatan timbang yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah daerah.

Baca Juga :  Forum Logistik Usul Pembentukan Badan Adhoc

“Seluruh Indonesia, sebanyak 74 jembatan timbang dibuka efektif untuk penindakan dan pengawasan kendaraan Odol. Khusus di Sulselbar dari 15 jembatan, 10 diantaranya telah dioperasikan,” sebutnya.

Adi mengungkapkan, di bawah pengelolaan Kemenhub, seluruh jembatan timbang dilengkapi dengan teknologi digital. Melalui teknologi tersebut, semua data perekaman penindakan terkoneksi dengan server data pusat yang dipantau langsung oleh Dirjen Perhubungan Darat.

Upaya lain, lanjutnya, Dirjen Perhubungan Darat berkoordinasi dengan stakeholder seperti PU, jalan tol hingga pelabuhan-pelabuhan penyebarangan.

“Secara bertahap Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian perhubungan berani mendeklarasikan bebas Odol tahun 2021,” tandasnya.

Di sisi lain, CEO Multi Logistik Padaruddin sebagai salah satu pelaku industri logistik di Sulsel berharap regulasi tersebut dapat diterapkan secara merata. Pihaknya menyadari aturan tersebut sejak lama, namun faktor persaingan di lapangan membuat aturan itu kurang diperhatikan.

“Salah satu persaingan adalah kapasitas,kami tidak ingin ada hambatan di market sehingga kami berharap penerapannya merata. Kalaupun nantinya harus disesuaikan, kami minta penekanannya dilakukan di industri karoseri,” harap Padaruddin. (*)

 

Comments are closed.